Pontianak, Pusdiklat Perpamsi DPD Kalbar, (02/01), Dualisme kepengurusan Lembaga Pengembangan Jasa konstruksi Nasional (LPJKN) antara versi Munas dan versi Menteri PU, menimbulkan ke khawatiran tersendiri bagi pengurus Badan Sertifikasi Keterampilan (BSK) Perpamsi DPD Kalbar. Pasalnya untuk menyelenggarakan Pelatihan dibidang perpipaan yang sudah di-akreditasi secara nasional harus tertunda , karena konflik antara dua versi tersebut.

Ketua Pusdiklat Perpamsi DPD Kalbar Ruli Hery Erwansyah, ST.MT. menyatakan, pihaknya tida ingin larut dalam polemik berkepanjangan antara dua versi LPJK di Pusat, dan lebih mengedepankan berjalannya pembangunan SDM yang terampil khususnya dibidang Tata lingkungan. Demikian dikatakannya dalam sebuah kesempatan disela-sela kesibukannya sebagai Kepala Bagian Produksi di PDAM Tirta Khatulistiwa Kota Pontianak.

Sebagai ketua Pusdiklat Perpamsi DPD Kalbar, Rulli Hery Erwansjah ST.MT. Mengucapkan Selamat atas dilantiknya Ketua LPJK Provinsi Kalbar periode 2011-2015, Bride Suryanus dan sejumlah pengurus lainnya Oleh Gubernur Kalimantan Barat Cornelis.

“Sikap tegas Gubernur Cornelis, yang melantik tujuh pengurus LPJK Porvinsi Kalbar versi Menteri PU tersebut akan mendorong rasa optimis BSK Perpamasi DPD kalbar untuk mensertifikasi tenaga terampil dibidang tata lingkungan, khususnya pada Sub didang perpipaan dalam pelatihan yang diselenggarakan pusdiklat Perpamsi DPD Kalbar,” Ungkapnya.

Ditambahkan Ruli, Sebagai Lembaga Pelatihan yang memiliki Komitmen untuk membangun tenaga terampil dibidang tata lingkungan, Pusdiklat Perpmasi DPD Kalbar sering melibatkan tenaga ahli dari Luar Negeri, kHususnya OASEN (Badan Pengolah air minum dari Belanda) dalam setiap kegiatan Pelatihannya.

Untuk kedepannya, Ruli berharap Tidak terjadi lagi konflik antara LPJK seperti yang terjadi saat ini, karena akan berdampak buruk bagi Peningkatan SDM di Daerah yang Organisasi Induknya berada di Pusat. (Yusuf S.)